Jangkauan info – Sebutan “Kejahatan Ekonomi Terbesar” yang melekat pada skandal BLBI terus menjadi sorotan utama bagi Hardjuno Wiwoho, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center. Menurutnya, skandal ini tidak hanya menciptakan beban ekonomi berat bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga mencoreng keadilan dan penegakan hukum di negara ini.
Dengan biaya bunga utang negara yang mencapai 700 triliun rupiah setiap tahun, situasi ini tidak bisa dianggap remeh. Hardjuno mengingatkan bahwa penanganan skandal BLBI sering kali hanya sebatas janji kosong, tanpa tindakan nyata yang signifikan. Meskipun Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI telah berhasil mengamankan aset senilai Rp 111,2 miliar. Dia menekankan bahwa langkah-langkah ini masih jauh dari memadai. Terutama karena aset tersebut belum diuangkan sepenuhnya.
”Baca juga: Lonjakan Investor Kripto Indonesia Tembus 20,16 Juta di 2024“
“Menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI adalah langkah awal yang krusial untuk meredakan beban keuangan negara dan mendukung upaya Satgas BLBI,” ujar Hardjuno, yang juga menyoroti peran KPK dalam penanganan kasus ini. Meskipun KPK telah mengambil langkah hukum terhadap beberapa pelaku. Upaya ini sering kali terhambat oleh kelemahan political will dan intervensi politik.
Untuk memastikan penyelesaian yang komprehensif terhadap skandal ini. Hardjuno menekankan perlunya evaluasi kebijakan masa lalu yang mungkin menguntungkan para obligor BLBI serta meningkatkan transparansi dalam proses penagihan utang. Dia juga mengajak pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam membawa para pelaku korupsi ke ranah hukum.
”Simak juga: Megawati Soekarnoputri Memperpanjang Masa Jabatan Pengurus DPP PDIP Hingga 2025“
Dosen senior hukum dari Universitas Airlangga, Suparto Wijoyo, menambahkan bahwa korupsi dalam kasus BLBI bukan hanya merugikan secara ekonomi. Tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. “Skandal ini telah menyakiti hati rakyat Indonesia dan memunculkan rasa kekesalan yang mendalam,” ungkapnya.
Pandangan Hardjuno dan Suparto mencerminkan kebutuhan mendesak akan penanganan yang lebih transparan, tegas, dan adil terhadap skandal BLBI. Mereka menyatakan bahwa hanya dengan langkah-langkah konkret dan dukungan publik yang kuat. Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dari salah satu kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarahnya.
